Peran Penegak Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Slides

Published:

Views: 10 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dengan UU No. 11 tahun 2012 memuat perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yang
Tags
Transcript
  1 Peran Penegak Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh : Mia Kusuma Fitriana, S.H.,M.Hum.  ABSTRAK Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dengan UU No. 11 tahun 2012 memuat  perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan Anak  sebagai pelaku pidana. Kedua konsep ini merupakan perkembangan yang substansial dalam  pemenuhan hak anak terutama penghindaran perampasan kemerdekaan anak. Dalam proses  penegakkan hukum UUSPPA peranan penegak hukum sangat penting. UUSPPA memberikan mandat bagi para penegak hukum baik itu dari penyidik, penuntut umum, hakim hingga Balai  Pemasyarakatan untuk melaksanakan undang-undang ini sesuai dengan isinya, bahkan terdapat sanksi pidana bagi para penegak hukum apabila tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan UUSPPA. I.   Latar Belakang Kurang lebih 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan,  baik dari pengacara maupun dinas sosial. Banyak anak yang bermasalah dengan hukum melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara. Seperti hebohnya dunia hukum anak di Indonesia pada kasus pencurian voucher pulsa Rp. 10.000 yang dilakukan oleh anak laki-laki kelas 1 SMP menjalani proses hukum dan dituntut Pasal 362 KUHP dan diancam  penjara selama 7 tahun. 1  Begitu pula dengan kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AL di Palu kemudian diproses secara hukum formal dan dihadapkan di meja hijau. 2  Bagaimanapun tindak pidana yang di lakukan oleh anak-anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. 3  Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan. Dan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan, dan ia berhak mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus. 4   1  http://wachjoe.wordpress.com/2013/04/17/analisis-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak-2/, access tanggal 7 October 2013. 2  Ibid 3  Konvensi Hak-Hak Anak Internasional Pasal 37 4  Ibid  2 Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu  perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun Undang-undang ini baru akan berlaku 2 tahun sejak di resmikan pada tanggal 30 Juli 2012, yang artinya baru akan efektif berlaku mulai 30 Juli 2014. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang  No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada 30 Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya  perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (“ integrated criminal justice system”).   Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak seperti halnya manusia ataupun orang dewasa pada umumnya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, serta hak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka melaksanakan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah megesahkan diantaranya : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Negara Indonesia yang juga menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.   Hal ini dikuatkan dalam   Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang  berbunyi : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas  pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.   UUSPPA memang mempunyai perkembangan yang dirasa lebih  fair and  just   bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Terutama dengan adanya  Restorative Justice  dan Diversi dalam UU no. 11 tahun 2012. Dalam UUSPPA pidana pokok lebih kepada bentuk diversi, yang dirasa lebih tepat bagi pelaku pidana anak alih-alih pidana penjara yang secara mental  psikologis menakuti anak. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 5  Selanjutnya  perkembangan perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan dengan adanya konsep  Restorative Justice,  yaitu suatu penyelesaian konflik yang terjadi dengan 5  Pengantar Konsep Diversi dan  Restorative Justice  dalam Hukum Pidana, Medan, Februari 2010, Dr.  Marlina , SH., M.Hum  3 melibatkan para pihak yang bekepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban,  pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah/moderator). 6  Dengan demikian penerapan, pelaksanaan dan penegakkan hukum atas UU no 11 tahun 2012 akan sangat menentukan terlaksananya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tentu saja keterlibatan para penegak hukum akan sangat signifikan dalam aplikasi UUSPPA. Oleh karena itu akan dianalisis dan dikaji secara lanjut dalam tulisan ini mengenai  perubahan dan perkembangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai Peranan Penegak Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik peranan dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim hingga Balai Pemasyarakatan dalam  penegakkan UUSPPA akan dikaji mendalam pada tulisan ini, sehingga akan terdapat  pemahaman yang lebih baik mengenai peranan penegak hukum dalam UUSPPA. II.   Permasalahan Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh kita bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum ( legal  substance reform). Terutama mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (  Juvenile Justice System ). Sebagaimana komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap amanat Konstitusi dan komitmen sebagai negara anggota Konvensi Hak-hak Anak terdapat perubahan dan  pengembangan dalam pengaturan Undang-undang. Dalam penulisan ini masalah akan lebih dalam mengkaji UU no. 11 tahun 2012 yang mengalami perubahan dan pengembangan terutama mengenai peranan penegak hukum dalam UUSPPA. Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai beberapa hal sebagai berikut, 1.   Bagaimana peranan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam UUSPPA ?   2.   Bagaimana dengan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam UUSPPA ?  III.   Pembahasan Konsep Keadilan Restoratif dan Diversi yang diusung oleh semangat UUSPPA berdampak  pada lebih signifikannya peranan penegak hukum, masyarakat, keluarga pelaku pidana hingga keluarga korban. Semua pihak dilibatkan dalam proses Diversi sebagai perwujudan dari Keadilan Restoratif. Konsep  Restorative Justice inilah yang memberikan ruang bagi  penyelesaian kasus pidana dengan pelaku anak untuk suatu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan  penengah/moderator). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap  pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini melibatkan peranan aparat  penegak hukum mulai dari peranan kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam proses  penyelidikan-persidangan hingga putusan. Sedangkan keterlibatan BAPAS lebih intens pada  proses pembimbingan dalam menjalankan pidana sampai dengan setelah menjalani pidana. 6  Ibid  4 Dalam UUSPPA disebutkan bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan adalah melibatkan penegak hukum khusus untuk kasus dengan pelaku pidana anak, diantaranya Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak hingga hakim kasasi anak  7 . Setelah adanya putusan maka akan ada keterlibatan beberapa lembaga diantaranya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya disingkat LPKA. Lembaga ini adalah tempat anak menjalani masa pidananya. 8  Adapula Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses  peradilan berlangsung. 9  Selanjutnya  Lembaga Penyelenggaraan Keseja hteraan Sosial yang disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. 10  Sedangkan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan, dan pendampingan. 11  Sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak;  proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  penghindaran pembalasan. 12  Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang meliputi 13 : a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;  b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan; c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses  pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 14  Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan adanya dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 7  UU no. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 8,9,10, dan 11 8  Ibid Pasal 1 ayat 20 9  Ibid Pasal 1 ayat 21 10  Ibid Pasal 1 ayat 22 11  Ibid Pasal 1 ayat 24 12  Ibid Pasal 2 13  Ibid Pasal 5 14  Ibid Pasal 8  5 Hasil kesepakatan Diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan . dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. 15  Terhadap hasil dari Diversi harus disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk proses Penetapan yang disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan  penetapan penghentian penuntutan. 16  Akan tetapi apabila proses Diversi tidak mendapatkan hasil atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh para pihak maka proses peradilan akan dilanjutkan atau diteruskan. Dalam penanganan kasus anak, bentuk restorative justice  yang dikenal adalah reparative board/ youth panel   yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat  penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi  pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. 17  Disini disebutkan dengan jelas  bahwa salah satu pihak yang berwenang dalam merumuskan sanksi yang tepat kepada  pelaku pidana anak salah satunya adalah penegak hukum. Sehingga kajian mendalam dalam tulisan ini akan lebih memaparkan mengenai peranan para penegak hukum dalam UUSPPA. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas peranan penegak hukum dalam UUSPPA maka akan kita telah satu persatu peranan penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan BAPAS. Pengertian Penyidik diatur dalam KUHAP adalah 18 : a.Pejabat Polisi Republik Indonesia;  b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang. Sedangkan proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik kasus pidana dengan pelaku anak meliputi: 19  a. telah berpengalaman sebagai penyidik;  b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 15  Ibid Pasal 11 16  Ibid Pasal 12 17  Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Editama, hal. 195. 18  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 19  UU no. 11 tahun 2012 Pasal 26 ayat 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x