State ; Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Reviews

Published:

Views: 0 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
State ; Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia
Tags
Transcript
  Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang  Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space  According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia  Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah JakartaJl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Jakarta Selatan, 15419Email:tarilaw835@gmail.com; ibnusinach@gmail.comNaskah diterima: 28-11-2018 Revisi: 21-03-2019 Disetujui: 06-05-2019  Abstrak  Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Padahal saat ini keberadaan ruang angkasa berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya pemanfaatan GSO (  geo stationary orbit  ) yang merupakan sumber daya alam terbatas. Sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru khususnya bagi Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang mana penempatan GSO berada di atasnya. Masalah tersebut adalah bagaimana internalisasi terkait konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa, serta bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa DOI: https://doi.org/10.31078/jk1622Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 2, Juni 2019  Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia 236 Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 2, Juni 2019 apakah sudah sesuai dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan ruang angkasa memiliki peranan penting bagi setiap negara, khususnya keberadaan GSO sebagai sumber daya alam terbatas, keberadan GSO hanya ada di atas khatulistiwa dan Indonesia salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Beragam konvensi internasional yang telah disahkan ke dalam peraturan di Indonesia maupun regulasi yang ada di Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan ruang angkasa sampai saat ini belum memberikan manfaat dan pengaturan yang komprehensif terkait memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah ruang angkasa tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memberikan jaminan secara konstitusional bagi keberadaan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata kunci : Ruang angkasa, Sumber daya alam, Penguasaan Negara    Abstract   After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) that stated "The land, the water and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest beneit of the people" the state authorities in Article 33 paragraph (3) only regulates earth, water and and the natural resources within. Whereas today, the existence of the outer space is closely associated with the lives of many people, as such, the utilization of GSO (Geostationary Orbit) which is a limited natural resource. So that it rises new issues, especially for Indonesia as an equatorial country where the placement of GSOs is above it. The problem is how to internalization the utilization of natural resources in outer space (related to the concept of state authorities according to  Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and how the regulation that regulates the utilitazion of natural resources in outer space are appropriately used to the greatest beneit of the people. This study aims to answer these two issuess by investigating normatively or library research. This law research conducted by analyzing secondary data from primary, secondary and tertiary materials. In this qualitative analysis research, the secondary data from  primary, secondary and tertiary materials connected to each other and interpreted in order to ind answers to solve the research issues. The results of this study provide an overview about the existence of outer space which has an important role for every country, especially the existence of the GSO as a limited natural resource. GSO only exists above the equator and Indonesia is one of the countries which is passed by the equator. International conventions that have been ratiied into Indonesian regulations and regulations in Indonesia relating to the utilization of outer space have not provided a comprehensive beneits and regulations related to utilizing  Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia 237 Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 2, Juni 2019 natural resources contained in these outer space areas, so that it becomes a necessity  for Indonesia as a sovereign country to provide constitutional guarantees for the existence of natural resources that exist in the outer space to be used as much as  possible for the prosperity of the people. Keyword  : Outer Space, Natural Resources, State Authorization. PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menentukan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan yang menentukan ruang lingkup jaminan melekatnya fungsi penguasaan negara terhadap “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung ‘’di dalamnya”. Frasa “di dalamnya” menunjukan bahwa yang dimaksud dalam ruang lingkup fungsi kekuasaan negara adalah menyangkut di permukaan daratan (bumi), sedangkan segala kekayaan alam yang ada “di atasnya” seolah tidak merupakan ruang lingkup yang dikuasai oleh negara. Disatu sisi, Pasal 10 UUD 1945 menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jimly Asshidiqie mengutarakan bahwa 1  : “Perumusan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tidak melibatkan unsur udara dan ruang angkasa dianggap sebagai suatu kelemahan. Meskipun Pasal 10 UUD 1945 menentukan bahwa terdapat kekuasaan angkatan udara dibawah kekuasaan pemerintahan Presiden, akan tetapi tidak terkait  fungsi kekuasan negara”  Penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya tidak hanya di darat, laut, melainkan juga di udara serta ruang angkasa. Meskipun cabang hukum internasional memiliki ketentuan-ketentuan dan prinsip-prisnsip berkaitan dengan hukum udara dan ruang angkasa (Air and Outer space Law)  akan tetapi, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 semestinya memberikan jaminan penguasaan negara terhadap kekayaan alam atas udara dan ruang angkasanya . Regulasi ruang udara dan ruang angkasa memang merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan pengaturan internasional di wilayah bumi yang lain seperti halnya laut, akan tetapi tidak dapat dipungkiri 1 Daniel Zuchron, Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen , Jakarta: Rayana Komunikasindo, 2017, h. 21  Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia 238 Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 2, Juni 2019 bahwa ruang udara dan angkasa memiliki nilai ekonomis yang berdampak kepada regulasi yang kemudian hendak diatur khususnya berkenaan dengan ruang lingkup penguasaannya. 2  Oleh karena itu, ketika negara-negara mulai menyadari bahwa wilayah udara memiliki nilai ekonomis dan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanannya maka negara mulai memikirkan instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya itu sehingga kemudian lahirlah berbagai perjanjian internasional di bidang hukum udara. 3 Dua perjanjian internasional kemudian melegitimasi kepemilikan ruang udara atas ruang udara adalah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Dalam pasal 1 Konvensi Paris menyatakan bahwa “ the height contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignity over the air space above its terrtitory  ”, pada Konvensi Chicago kepemilikan negara atau ruang udara di atur dalam pasal 1 yang berbunyi “ the contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive soverignity over the air space above its territory  ”. Pengakuan atas kepemilikan negara atas ruang udara kemudian dikukuhkan dengan memberikan atribut kedaulatan negara atas ruang udara dalam hukum internasional. 4  Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki wilayah dengan sempurna mulai dari darat, laut, udara. Dikatakan sempurna karena tidak semua negara memiliki 3 dimensi wilayah, karena yang paling banyak adalah negara dengan dua dimensi yaitu darat dan udara. 5  Pengakuan dunia internasional akan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang kuat bagi indonesia sebagai sebuah negara yang luas. 6  Pembahasan mengenai kedaulatan ruang udara dimulai dengan munculnya dalil Hukum Romawi yang berbunyi cujus est solum, ejus est usque ad coelum , artinya “barangsiapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah”. 7  Melalui dalil tersebut, bahwasanya Negara telah melakukan kedaulatan atas ruang di atas tanah. Karena suatu negara tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam wilayah negara lain, sehingga setiap negara mengkalim 2 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar  , Jakarta: PT Raja Grando Persada, 2010, h. 192 3 E.Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa , Bandung: Alumni, 2014, h. 98 4 Ibid  5 E. SaefullahWiradipradja, “Wilayah Udara Negara (state air territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia ”  , Indonesian Journal of Internatonal Law  , Nomor 4 Juli, 2009, h. 498. 6 Endang Puji Lestari, “  Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberarisasi Penerbangan”, Jurnal Rechts-Vinding BPHN  , Nomor 2, Agustus, 2015, h. 328. 7 Jawahir Thontowi, Parnoto Iskandar  , Hukum Internasional Kontemporer  , Bandung : PT Raka Aditama, 2006, h. 190.  Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 State Authorization on Utilization of Natural Resources in Outer Space According to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia 239 Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 2, Juni 2019 kedaulatan teritorial dia atas wilayah permukaan mereka. 8  Konvensi Paris 1915 dan Konvensi Chicago 1944 yang mengatur kedaulatan negara di ruang udara tidak mengatur batasan ruang udaranya serta ketinggianya. Untuk membedakanya ruang angkasa didefinisikan sebagai ruang yang berada di atas ruang udara, hal tersebut dimulai sejak peluncuran satelit pertama Sputnik pada 4 Oktober 1957. Sejak saat itu ruang angkasa menjadi lahan subur untuk pengorbitan satelit lainnya. 9 Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan sumberdaya alam harus dapat melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber kekayaan alamnya tersebut dari kegiatan-kegiatan penginderaan jauh negara maju yang dapat merugikan bangsa dan negara. Ruang angkasa yang secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh ( earth remote sensing ) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya maupun untuk mengamati sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya. Pada tanggal 6 Agustus 2013 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, mengingat Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Traktat Antariksa ( Space Treaty  ) 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan tiga perjanjian internasional keruangangkasaan lainnya. Ketiga perjanjian internasional tersebut diantaranya: (1) Liability convention  1972, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996. (2) Registration convention  1975, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997. (3) Rescue agreement   1968, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999. 10  Pentingnya kegiatan antariksa tercermin pada sistem Keantariksaan yang memberikan informasi dan jasa-jasa yang melindungi kehidupan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, serta memacu IPTEK, industri dan pembangunan ekonomi. 11  Bagi Indonesia sendiri, Antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya alam yang harus didayagunakan dan dilestarikan bagi 8 John Cobb Cooper, Roman Law and the Maxim “ Cujus est solum” in International Air Law, reprinted in John Cobb Cooper, Explorations In  Aerospace Law  , 1968, h. 57-58. 9 Ibid  . h.191. 10 Timotius Bambang Widarto, Dian Purwaningrum Soemitro , Pengantar Hukum Ruang Angkasa, (Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional), Jakarta: FHUP Press, 2014, h. 122. 11 Ibid  . h. 123.
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x